Krisis Berbahaya Georgia dan Tantangan bagi Uni Eropa

Kemenangan Georgian Dream dalam pemilu Oktober 2023 menandakan krisis konstitusi di Georgia, di mana penguasa saat ini semakin otoriter dan anti-demokrasi. Demonstrasi besar-besaran yang menyusul melawan kecurangan pemilu menggambarkan ketidakpuasan rakyat, yang memiliki harapan kuat untuk bergabung dengan Uni Eropa. Sementara itu, dukungan Viktor Orbán terhadap Georgian Dream menambah kompleksitas situasi, menjadikan respons EU terhadap tragedi ini menjadi sangat penting untuk kesejahteraan rakyat Georgia.

Georgian Dream, partai penguasa yang lelah, marah, dan kian otoriter, merayakan kemenangan dalam pemilu parlementer Georgia pada 26 Oktober. Konon, partai ini mengantongi 54 persen suara, memungkinkan mereka untuk berkuasa selama empat tahun ke depan. Namun, di balik angka-angka tersebut tersembunyi kecurangan yang cukup jelas, menjadikan Georgia terjebak dalam krisis konstitusi yang berpotensi berbahaya. Demonstrasi yang dipimpin oleh oposisi dan didukung oleh presiden yang kekuasaannya terbatas menunjukkan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. Tidak satu pun pihak ingin mengalah, menciptakan ketegangan antara keinginan rakyat untuk berpegang pada jalan demokratik Eropa dan keinginan pemerintah yang lebih bersikap pro-Rusia dan mengarah kepada negara satu partai. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Uni Eropa. EU harus mempertanyakan keabsahan pemilu sekaligus memberi dukungan positif bagi rakyat Georgia yang ingin bergabung dengan uni ini, sembari berupaya mencegah konflik semakin meruncing dan potensi kekerasan. Masyarakat Georgia, dalam mencari aliansi, melihat EU lebih dipercaya daripada lembaga domestik lainnya, sementara Rusia dan China berada pada urutan terbawah dalam preferensi mereka. Dengan keresahan yang meningkat, keinginan masyarakat Georgia untuk tidak ditinggalkan oleh Brussel menjadi jelas. Namun, tantangan ini semakin rumit dengan kehadiran Viktor Orbán, Perdana Menteri Hongaria, yang acap kali dinyatakan melawan sikap kritis sebagian besar negara anggota dan pimpinan Komisi Eropa seperti Ursula von der Leyen terhadap hasil pemilu yang dipenuhi kejanggalan. Ucapan selamat Orbán kepada Georgian Dream tampaknya merupakan bagian dari sebuah operasi diplomatik untuk mengesahkan kemenangan yang kontroversial ini. Dari intimidasi pemilih hingga tindakan ilegal pada hari pemilu, semuanya terorganisir dengan rapi. Tanpa adanya kecurangan, hasil pemilu Georgia kemungkinan besar akan mencerminkan hasil pemilu Polandia 2023, di mana partai yang berkuasa mengantongi suara terbesar namun masih membolehkan koalisi oposisi untuk mendominasi pemerintahan. Eksploitasi tema populis dan anti-LGBTQ oleh Georgian Dream, yang berfokus pada “partai perdamaian”, menggambarkan dunia gelap yang mereka ciptakan, membandingkan kota-kota yang dibombardir Ukraina dengan Georgia yang relatif utuh. Sejak 2023, ketika EU menawarkan status kandidat, penting bagi respon EU untuk berfokus pada aspirasi rakyat Georgia dan bukan hanya pada tindakan pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari tuduhan adanya niat untuk melakukan pergantian kekuasaan. Ancaman sanksi kepada individu-individu dari pemerintah Georgia lebih efektif daripada memaksa seluruh rakyat Georgia kehilangan hak perjalanan tanpa visa ke EU. Dengan demikian, tema Russia, meskipun hadir dalam pemilu ini, tidak sekuat permasalahan internal akibat pengaruh Orbán yang lebih mendesak untuk ditangani. Krisis Georgia yang sedang berlangsung ini menyiratkan pentingnya upaya untuk mencegah Georgian Dream melakukan penindasan serupa dengan yang terjadi di Belarus setelah pemilu yang dipenuhi kecurangan. Setiap langkah yang diambil oleh EU akan menjadi sorotan banyak pihak, harapan akan kebangkitan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia terjaga dengan sekecil apapun progres yang terjalin.

Sejak era 1990-an, Georgia telah menjalani proses Demokratisasi dan Eropaisasi yang pararel. Setelah dua dekade, pemilu di Georgia lebih dari sekedar pemilihan umum biasa, melainkan referendum kehidupan rakyat untuk menentukan masa depan mereka: bertahan pada prinsip-prinsip demokrasi dan integrasi Eropa atau berprofesi ke arah dominasi Rusia dengan cara menegakkan kekuasaan partai yang tunggal. Kultur politik yang kian cenderung ke arah otoritarianisme menjadi tantangan besar bagi jalur Eropa yang diidamkan oleh warganya.

Kesimpulan utama dari keadaan yang terjadi di Georgia adalah adanya upaya sistematis dari Georgian Dream untuk mereduksi proses demokrasi dengan menciptakan narasi populis serta melakukan kecurangan dalam pemilu. Dengan pertarungan kekuasaan yang semakin intens, baik AS maupun EU menghadapi dilema serius dalam mendukung rakyat Georgia agar tetap bisa menggenggam harapannya untuk ke Eropa. Respons yang efisien dan strategis sangat diperlukan agar semakin jauh dari kemungkinan berulangnya kekejaman dari rezim-rezim otoriter lain yang pernah terjadi.

Sumber Asli: carnegieendowment.org